perisainegri.Com _ Pekanbaru — Persidangan perkara yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, kini memasuki fase yang tidak hanya diuji secara hukum, tetapi juga diuji oleh tajamnya sorotan publik. Kamis, 23 April 2026, menjadi titik di mana pertanyaan masyarakat semakin mengeras dan sulit diabaikan.
Sorotan utama tertuju pada kesaksian tiga kepala UPT yang dihadirkan dalam persidangan. Ketiganya menyampaikan jawaban yang dinilai seragam—baik dalam substansi maupun cara penyampaian—termasuk dalam menafsirkan istilah “matahari satu” sebagai bentuk ancaman.
Kesamaan ini justru menjadi pemicu gelombang kecurigaan.
Publik mulai mempertanyakan:
mengapa tiga saksi memiliki tafsir yang sama?
apakah ini kebetulan, atau ada faktor lain yang memengaruhi?
dan yang paling mendasar, jika benar terdapat ancaman, mengapa tidak pernah ada laporan resmi, pengaduan, atau tindakan hukum yang dilakukan saat kejadian?
Ketiadaan laporan tersebut menjadi titik lemah yang kini disorot luas. Dalam logika publik, rasa terancam seharusnya diikuti langkah konkret bukan diam tanpa jejak.
“Kalau memang terancam, kenapa tidak melapor sejak awal?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pertanyaan ini berkembang menjadi perdebatan luas, baik di ruang publik maupun di media sosial. Seiring dengan itu, sejumlah nama pejabat mulai disebut dalam berbagai spekulasi, termasuk Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, serta pejabat di lingkungan dinas terkait seperti Fery Yuanda.
Namun hingga saat ini, berbagai dugaan tersebut masih berada pada ranah opini publik dan belum terbukti secara hukum.
Meski demikian, derasnya persepsi yang berkembang menunjukkan adanya penurunan kepercayaan yang signifikan. Kesaksian yang dinilai terlalu selaras tanpa dukungan bukti konkret justru memperbesar ruang keraguan.
Sebagian masyarakat juga mulai menyoroti kemungkinan adanya dinamika internal yang belum sepenuhnya terungkap dalam persidangan. Namun hal ini tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang objektif.
Di sisi lain, dukungan terhadap Abdul Wahid terus bermunculan. Sejumlah masyarakat menyuarakan harapan agar kebenaran dapat terungkap secara menyeluruh. Doa, seruan moral, hingga ajakan untuk mengawal persidangan menjadi bagian dari respons publik.
Desakan kuat pun diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih cermat dan mendalam dalam mengurai perkara ini. Publik berharap setiap kejanggalan diuji secara serius, bukan diabaikan.
“Kami ingin semua dibuka terang. Jangan sampai ada keraguan yang dibiarkan,” ujar warga lainnya.
Pada Kamis, 23 April 2026, masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya persidangan. Mereka menilai bahwa transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan yang mulai goyah.
Ketika kesaksian terdengar terlalu seragam,ketika ancaman tidak pernah dilaporkan,dan ketika pertanyaan publik terus membesarmaka yang sedang diuji bukan hanya perkara ini,melainkan kejujuran di balik seluruh prosesnya.Dan di titik ini, publik tidak lagi diam.Mereka bertanya dan menuntut jawaban.