Editorial
Oleh : Redaksi Perisai negeri. com
Penghentian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Reguler di Provinsi Riau adalah pengakuan telanjang atas kegagalan kepemimpinan daerah dalam mengelola keuangan dan menetapkan prioritas. Ini bukan lagi soal efisiensi, apalagi inovasi anggaran.
Ini soal ketidakmampuan mengembalikan fungsi dasar negara: melindungi hak anak atas pendidikan.
Ketika pejabat dengan enteng mengatakan BOSDA “zonk”, publik seharusnya bertanya lebih keras:
mengapa yang zonk selalu sektor paling vital, sementara belanja lain tetap berjalan?
Tak ada krisis yang datang tiba-tiba. Defisit anggaran adalah hasil dari:
• kebijakan ekonomi daerah yang tumpul,
• belanja yang tidak produktif,
• dan kegagalan memulihkan normalitas ekonomi pascapandemi.
Namun yang menanggung akibatnya justru anak-anak sekolah dan orang tua miskin.
Dukungan legislatif dan forum komite sekolah untuk mengaktifkan kembali sumbangan komite meski dibungkus istilah subsidi silang pada hakikatnya adalah pengalihan tanggung jawab negara kepada rakyat.
Ini bukan solusi. Ini cuci tangan berjamaah.
Sejarah sudah mengajarkan:
ketika negara mundur selangkah dari pendidikan, kesenjangan akan melompat sepuluh langkah ke depan.
Lebih ironis lagi, mulai terdengar wacana bahwa pendidikan gratis perlu dievaluasi karena dianggap membebani anggaran dan menurunkan kualitas.
Ini adalah narasi pembenaran yang berbahaya. Yang gagal bukan pendidikan gratis, melainkan kepemimpinan yang tak sanggup menjaga komitmen anggaran.
Jika pendidikan gratis dianggap beban, maka sesungguhnya yang sedang dipertanyakan adalah kemampuan memimpin, bukan konsep kebijakan.
Mengandalkan BOS dari pusat sambil menyuruh kepala sekolah “lebih pandai mengatur anggaran” adalah retorika yang tak bertanggung jawab. Sekolah bukan lembaga sulap.
Ada kebutuhan riil yang tak bisa dipenuhi hanya dengan juknis pusat. Ketika celah itu dibiarkan, maka orang tua dijadikan bantalan anggaran.
Inilah titik paling memalukan:
anak bangsa diposisikan sebagai solusi atas kegagalan negara daerah.
Pemerintah Provinsi Riau seharusnya sadar, pendidikan adalah isu paling sensitif dalam sejarah sosial.
Ketika dapur sekolah goyah, kegelisahan publik akan cepat berubah menjadi kemarahan. Bukan karena rakyat gemar berteriak, tetapi karena masa depan anak mereka dipertaruhkan.
Jika kepemimpinan daerah tidak segera:
• Membenahi prioritas APBD,
• Menghentikan pemborosan,
• Dan mengembalikan anggaran ke layanan dasar,maka jangan salahkan siapa pun ketika publik mulai mempertanyakan satu hal paling mendasar:
apakah Riau sedang dipimpin ke depan, atau justru ditarik mundur?
Sejarah selalu mencatat:
pemimpin boleh gagal mengelola angka,
tetapi tak pernah dimaafkan ketika gagal menjaga masa depan anak bangsa