DUMAI — Dentuman keras yang terdengar dari kawasan Kilang Pertamina Patra Niaga RU Dumai pada Rabu malam (2/9/2026) sekitar pukul 22.50 WIB bukan sekadar suara yang mengagetkan warga. Peristiwa tersebut kembali membuka pertanyaan serius mengenai keandalan fasilitas kilang, sistem keselamatan, pengendalian operasional, serta efektivitas pekerjaan Turn Around (TA) yang disebut menelan anggaran hingga triliunan rupiah.
Dentuman keras tersebut membuat warga Tanjung Palas dan sejumlah kawasan di sekitar kilang panik. Sebagian warga dilaporkan keluar rumah karena khawatir suara tersebut merupakan tanda terjadinya ledakan besar di dalam kawasan kilang.
Kondisi ini tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
Kilang Pertamina RU Dumai merupakan salah satu objek vital nasional yang memiliki tingkat risiko tinggi. Karena itu, setiap kejadian yang menimbulkan kepanikan masyarakat harus dijelaskan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan pemeriksaan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
TA Triliunan Rupiah Dipertanyakan
Sorotan semakin menguat karena sebelumnya kilang tersebut disebut telah menjalani Turn Around (TA) dengan nilai pekerjaan yang sangat besar, bahkan disebut mencapai triliunan rupiah.
Muhammad Aderman alias Ade, yang juga Wakil Ketua DPD KNPI Kota Dumai, secara tegas mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaksanaan TA, termasuk penggunaan anggaran dan hasil pekerjaan di lapangan.
«“Kami meminta BPK RI melakukan audit terhadap Pertamina Patra Niaga Dumai. Kilang ini baru beberapa bulan melakukan Turn Around dengan nilai yang sangat besar, tetapi sekarang kembali muncul kejadian yang membuat masyarakat takut dan panik,” tegas Ade.»
Menurut Ade, audit tidak boleh hanya sebatas memeriksa laporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Yang harus diperiksa adalah apakah uang dalam jumlah sangat besar tersebut benar-benar menghasilkan peningkatan keandalan dan keselamatan kilang.
Pemeriksaan, kata dia, harus mencakup kualitas pekerjaan Turn Around, pemeliharaan peralatan, penggantian komponen, sistem keselamatan, pengendalian tekanan, kesiapan unit, hingga prosedur saat fasilitas kembali dioperasikan.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Risiko Tetap Menghantui Warga
Ade menegaskan, apabila sebuah pekerjaan pemeliharaan berskala besar dilakukan dengan anggaran triliunan rupiah, maka masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa fasilitas tersebut benar-benar semakin aman dan andal.
Jangan sampai anggaran besar telah digelontorkan, tetapi persoalan keselamatan justru kembali menghantui masyarakat.
“Ini bukan semata-mata soal berapa besar suara dentuman. Yang lebih penting adalah apa penyebabnya, bagaimana sistem keselamatan bekerja, apakah ada gangguan pada unit tertentu, dan apakah seluruh prosedur pengoperasian telah dijalankan sesuai standar,” ujarnya.
Ia menilai, jika memang tidak terdapat persoalan teknis maupun kelalaian, maka Pertamina seharusnya tidak keberatan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Penyebab Dentuman Harus Dibuka ke Publik
KNPI juga meminta pihak Pertamina Patra Niaga RU Dumai menjelaskan secara transparan kronologi kejadian.
Publik berhak mengetahui unit mana yang terdampak, apa sumber dentuman, apakah terjadi pelepasan tekanan, bagaimana kondisi fasilitas saat kejadian, apakah terdapat kerusakan, serta tindakan pengamanan apa yang langsung dilakukan oleh pihak kilang.
Apalagi lokasi tersebut berada tidak jauh dari permukiman masyarakat.
Menurut Ade, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghilangkan keresahan sekaligus memastikan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang simpang siur.
“Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab dentuman. Tetapi justru karena itu harus ada pemeriksaan resmi dan transparan. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar suara dentuman, kemudian tidak pernah mendapatkan penjelasan yang benar-benar tuntas,” tegasnya.
BPK RI Diminta Turun, Bukan Sekadar Klarifikasi
Desakan KNPI tidak hanya ditujukan kepada pihak Pertamina.
BPK RI diminta melakukan audit terhadap aspek penggunaan anggaran, sementara pemeriksaan teknis dan keselamatan juga dinilai perlu melibatkan pihak yang memiliki kompetensi serta independensi untuk memastikan penyebab kejadian.
Audit tersebut dinilai penting untuk menjawab pertanyaan mendasar:
Apakah pekerjaan Turn Around telah dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi? Apakah seluruh anggaran telah digunakan sebagaimana mestinya? Apakah hasil pekerjaan benar-benar meningkatkan keandalan kilang? Dan apakah seluruh sistem keselamatan telah diuji serta berfungsi sebagaimana standar yang ditetapkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan, tetapi merupakan hak publik untuk mendapatkan jawaban, terlebih ketika menyangkut fasilitas strategis dan anggaran dalam jumlah sangat besar.
Insiden Jangan Berhenti pada Pernyataan Normatif
KNPI menegaskan bahwa kejadian dentuman tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Jika hasil pemeriksaan nantinya menyatakan kejadian tersebut murni akibat kondisi teknis tertentu dan seluruh sistem keselamatan telah bekerja sesuai prosedur, maka hasil pemeriksaan tersebut harus disampaikan secara terbuka.
Namun apabila ditemukan adanya kelemahan dalam pekerjaan, pengoperasian, pemeliharaan, pengawasan, atau penggunaan anggaran, maka pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai persoalan berhenti pada klarifikasi singkat, sementara akar masalah tidak pernah dibuka.
Bagi DPD KNPI Dumai, keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas segala kepentingan.
Uang yang besar harus melahirkan fasilitas yang semakin aman. Pekerjaan Turn Around harus menghasilkan keandalan, bukan sekadar laporan penyelesaian pekerjaan.
Kini publik menunggu jawaban Pertamina dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Jika Turn Around bernilai triliunan rupiah memang dilakukan untuk memastikan kilang semakin andal dan aman, maka pertanyaan publik sangat sederhana: mengapa hanya beberapa bulan kemudian kembali terjadi insiden yang membuat warga panik?
Pertanyaan tersebut harus dijawab bukan dengan retorika, melainkan dengan data, pemeriksaan teknis, audit yang transparan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
DPD KNPI Kota Dumai menegaskan: keselamatan warga Dumai bukan sesuatu yang boleh ditawar, dan setiap rupiah anggaran dalam pekerjaan kilang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
